Selasa, 05 Agustus 2014

Sebuah Perenungan Singkat



Mobil masih melaju dengan kecepatan sedang ketika aku berbincang dengan seorang guru SD paruh baya yang berpenampilan sangat sederhana. Dengan sedikit canggung akhirnya percakapan itu muncul juga.

"udah lama, bu menjadi seorang guru?", tanyaku.

"Menurut Nak Tomi gimana? Alhamdulillah ibu sudah menjadi guru dari sejak lulus SPG (Sekolah Pendidikan Guru) sampai dengan ibu sekarang berusia 54 tahun", jawabnya

"Enak ga bu menjadi guru? apalagi ibu kan guru SD yang pastinya susah buat mendidik anak-anak kecil yang nakal", tenyaku lagi terhadapnya.

"Alhamdulillah, Ibu seneng", dia lalu tersenyum "gaji guru sekarang alhamdulillah sudah lumayan tinggi lho nak Tomi, lebih gede dari gaji beberapa pegawai negeri biasa".

Ibu itu kemudian sedikit berubah roman mukanya, sambil berbicara dengan nada yang sedikit berat ibu tersebut melanjutkan percakapannya, "Tapi yang ibu aneh dengan gaji yang sudah lumayan seperti ini masih ada saja orang yang tidak puas. Nak Tomi dari Keuangan kan? Pasti tau soal dana BOS? sebenarnya alokasi dana BOS pada setiap sekolah bagaimana sih? terus pertanggungjawabanya bagaimana? Setiap kali ibu tanyakan pada kepala sekolah Ibu tentang dana BOS SD tetangga Ibu, dia hanya menjawab dengan jawaban bahwa kita tidak usah melihat dapur tetangga. Yang ada ya yang ada saat ini. Padahal sebagai SD yang kualifikasinya sama,SD sebelah mendapat dana BOS yang lebih besar. Terus catatan kucuran dana BOS selama ini hanya kepala sekolah yang tau.

"Saya dari pajak bu, bukan dari keuangan yang berwenang dalam hal ini, jadi saya kurang paham, Bu".

"Oh begitu...Iya Nak Tomi, terus Ibu melihat banyak sekali penyimpangan. Misalnya : Bola yang dipake itu-itu saja tapi kuitansinya sampe ada tiga kali, buku-buku yang pengadaanya fiktif, dana buat acara hari-hari besar yang sbenarnya tidak ada, dan lain-lain. Ibu aneh, kok ada orang yang tega berbuat itu ya?"

"Ibu ga melaporkan? emang tidak ada Inspektorat dari kotamadya/provinsi yang masuk?"

"Ada, tapi ya itu, tidak ada tindak lanjut...selalu melempem. Kemaren ada guru dari sekolah Ibu yang melaporkan ke Diknas Provinis, tapi apa yang terjadi? Dia dimutasi. Kalo mikirin ini ibu suka miris. Pengennya dana tersebut bener-bener dipake buat pendidikan anak-anak didik, tapi ya bagaimana Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi makin hari ibu semakin merasa bersalah...Ibu merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf ya, Nak Tomi kalau Ibu malah curhat."

Ibu itu terdiam sejenak kemudian melanjutan,"Bukankah Apabila kita melihat Kejahatan/Kezholiman yang terjadi, cegalah dengan tanganmu (perbuatan), jikalau kamu tidak mampu, cegalah dengan ucapan/lisan, dan jikalau engkau masih tidak mampu, maka gunakan hatimu tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman...Semoga saja semuanya bisa berubah."

Mendengar perkataan ibu itu, Aku hanya terdiam...Inikah wajah pendidikan kita? Kemana Larinya 20% uang rakyat. Pernah dengar sebuah pepatah yang berbunyi...guru kencing berdiri, murid kencing berlari...kalo dunia pendidikan saja sudah mengajarkan korupsi sejak dini dari cerminan tindakan para guru dan kepala sekolahnya, terus bagaimana dengan murid2nya kelak dikemudian hari...

Korupsi oh korupsi? kapankah engkau mau pergi dari Indonesiaku...

(September 28, 2009 at 8:19am)

BOIKOT PAJAK ATAU BAYAR PAJAK…? (Sebuah Pemikiran Sederhana)



“The first great lesson to learn about taxation is that taxation is simply robbery. No more and no less. For what is "robbery"? Robbery is the taking of a man's property by the use of violence or the threat thereof, and therefore without the victim's consent. And yet what else is taxation?” (Murray Rothbard) “

"Ada dua hal yang tidak bisa dihindari dan sangat ditakuti manusia ketika dia hidup didunia yaitu Malaikat maut dan Pajak….!”. Berbicara mengenai pajak, tidak lengkap rasanya tanpa menyinggung sebuah anekdot diatas yang merepresentasikan bagaimana sikap masyarakat ataupun rakyat terhadap Pajak. Pajak ada disetiap lini kehidupan kita, coba liat kita sekarang lg browsing internet itu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), beli pulsa hape juga kena PPN, beli baju kena PPN, beli sabun dan sampo kena PPN ampe beli makan di KFC pun kena PPN. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pajak merupakan momok dan sangat tidak disukai orang. Tidak ada orang yang menyukai pajak bahkan petugas pajak sekalipun bila dikaitkan bahwa penghasilannya yang harus dipotong pajak. Siapa yang rela penghasilan secara sukarela harus dipotong 5-30% untuk negara? Kesimpulannya : “TIDAK ADA ORANG YANG MENYUKAI PAJAK…”

TETAPI BENARKAH PAJAK SEBURUK ITU? 
Sebelum kita melakukan justifikasi terhadap pajak ada baiknya kita mengetahui "Apa Itu Pajak", karena ada kata pepatah yang menyatakan bahwa, "Tak Kenal Maka Tak Sayang"

1. DEFINISI PAJAK

Ada banyak definisi mengenai pajak , namun apabila kita ringkas pengertian pajak menurut Adriani, Sumitro dan Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R….PAJAK adalah Iuran rakyat kepada penguasa/pemerintah yang dilandasi dengan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa kontraprestasi secara langusung sebagai upaya pemerintah untuk meratakan distribusi pendapatan. Atau menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1): Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. SEJARAH PAJAK DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA.

a. Mesir

Sepanjang yang diketahui oleh manusia modern, sejarah pajak dimulai dari Mesir. Selama beberapa periode pemerintahan Fir’aun, pemungut pajak dikenal dengan nama Scribes. Selama periode Scribe mengenakan pajak atas minyak goreng. Untuk memastikan bahwa warga masyarakat tidak berusaha menghindari pajak minyak goreng, Scribe akan melakukan “audit” terhadap rumah tangga untuk memastikan jumlah minyak goreng yang dikonsumsi dan bahwa pajak tidak dikenakan terhadap minyak goreng yang bekas pakai. Jangan berharap bahwa proses audit yang dilakukan sama seperti yang kita kenal sekarang. Pastinya bagaimana, mungkin hanya antropolog dan sejarawan yang tahu.

b. Yunani

Pada masa-masa perang bangsa Athena dikenai pajak Eisphora yang digunakan untuk membiayai perang. Tak ada seorangpun yang lolos alias memperoleh fasilitas pembebasan dari pajak ini. Warga bisa meminta pengembalian pajak (restitusi) pada saat perang usai yang dananya dicari fiskus dari sumber tambahan lain. Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan apakah restitusi juga berlaku jika perang diakhiri dengan kekalahan bangsa Athena sendiri. Selain itu bangsa Athena juga dikenai Pajak Suara atau toll tax setiap bulan yang dikenal dengan nama Metoikion. Pajak ini wajib dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu mereka yang ibu dan bapaknya bukan orang Athena, besarnya satu Drachma (mata uang mereka) untuk laki-laki dan setengah Drachma untuk wanita.

c. Romawi

Pajak yang pertama diperkenalkan di Roma adalah Bea Pabean atas impor dan ekspor yang disebut Portoria. Kaisar Augustus dianggap sebagai ahli strategi pajak dalam Kekaisaran Roma. Dalam masa pemerintahannya, jabatan Publicani, pemungut pajak, sebagai pemungut pajak pemerintah pusat dihapuskan. Selama periode ini kota Roma diberi kekuasaan untuk memungut pajak. Kaisar Augustus menetapkan Pajak Warisan untuk menyediakan Dana Pensiun bagi militer. Pajak ini besarnya 5% atas semua warisan kecuali atas pemberian untuk anak-anak dan pasangan. Inggris dan Belanda mengacu kepada Pajak Warisan ciptaan Augustus ini dalam mengembangkan Pajak Warisan. Selama zaman Julius Caesar ada Pajak Penjualan yang dikenakan sebesar 1 persen atas penjualan. Khusus untuk penjualan budak dikenai 4 persen!!

d. Amerika Serikat

Bicara tentang sejarah pajak modern, kita tidak bisa lepas dari sejarah pajak di Amerika. Rakyat pada abad 17-an membayar pajak berdasarkan Molasses Act. Tahun 1764 M peraturan ini diubah dengan memasukkan bea import atas gula sirup, gula, bir dan komoditi lain. Peraturan baru ini dikenal sebagai Sugar Act. Karena Sugar Act tidak menaikkan jumlah penerimaan, maka diberlakukanlah Stamp Act pada tahun 1765 M. Stamp Act mengenakan pajak langsung atas surat kabar dan dokumen-dokumen hukum serta komersial.

e. Indonesia

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Pada masa pergerakan sampai dengan awal kemerdekaan, perpajakan di Indonesia terus melakukan pembenahan sampai dengan dimulainya tax reform/reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983 dengan diberlakukan self assessment system yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang kepada negara. Reformasi ini sendiri dimulai dengan diundangkannya pemungutan perpajakan di Indonesia melalui UU Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. PERPAJAKAN DALAM ISLAM

Perpajakan didalam Islam dikenal sebagai bentuk sumbangan kepada negara bagi warga non-muslim, sedangkan bagi muslim dikenakan zakat. Ini merupakan bentuk persamaan hak berwarga negara antara warga muslim dan non-muslim. Sebagai negara yang rakyatnya mayoritas muslim, isu perpajakan berdasarkan islam memang sangat sensitif, namun Indonesia bukanlah negara Islam, oleh karena itu tidak tepat jika menerapkan perpajakan menurut Islam di Indonesia. Menurut Agustianto didalam blog-nya, ada syarat pemungutan pajak dalam Islam, yaitu :

a. Benar – benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar – benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy.
b. Pemungutan Pajak yang Adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyrakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. (Qardhawi h. 1081-1082).
c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.
d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat.
e. Pembayaran pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, meskipun diniatkan pajak itu sebagai zakat. Sebab wajibnya zakat bersifat aqli dan abadi, mutlak dan ta’abbudi. Sedangkan pajak bersifat ‘aqli, berdasarkan maslahat dan bersifat temporer.

(Bagi yang beragama lain, saya tidak bisa menyebutkan dasarnya karena saya hanya tahu perpajakan menurut agama saya yaitu Islam…bagi yang mau menambahkan dengan senang hati akan saya terima)

4. POSISI PAJAK DALAM KEUANGAN PUBLIK

a. Konsep Keuangan Publik.

Konsep dasar pengelolaan keuangan publik sebenarnya dapat simpulkan dengan mendefinisikan Peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik itu sendiri. Adapun peran pemerintah adalah : Collect resources then Allocate and use those resources(Allen and Tommasi 2001, 19-39). Jadi, pemerintah disini bertugas mendistribusikan pemerataan pembangunan kepada masyarakat, mensejahterakan rakyatnya dan memberikan pelayanan yang tidak bisa disediakan oleh swasta seperti : Pertahanan dan keamanan, pembangunan jalan dan fasilitas umum, memberikan subsidi kepada rakyat kecil dan pelayanan yang bersifat non-profit lainnya. Lalu, Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan pengelolaan perusahaan milik negara secara profesional (BUMN) dan menarik sumbangan yang “dapat” dipaksakan dari masyarakat itu sendiri atau yang sering disebut sebagai “PAJAK”.

Adapun sebagai fungsi pengawasannya didalam konsep keuangan publik, masyarakat menunjuk perwakilannya didalam suatu proses politik (Pemilu) untuk mengawasi pemerintah didalam menggunakan sumber daya yang telah diambil dari masyarakat. Perwakilan itu disebut dengan DPR. Pemerintah menjalankan pemerintahannya secara transparan dengan melaporkan setiap hal yang dilakukannya seperti selayaknya yang dilakukan swasta dan Laporan keuangan Tahunannya. Sedangkan BPK, ITJEN dan BPKP berperan bertugas sebagai auditor eksternal, internal dan lintas sektoral didalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Jadi didalam konsep keuangan negara dikenal 4 unsur yaitu : Pemerintah (pengelola), Masyarakat ( salah satu Sumber dari keuangan pemerintah), DPR (sebagai perwakilan masyarakat) dan Auditor.

b. Ketergantungan Indonesia terhadap Pajak.

Dari tahun ke tahun Indonesia sangat bergantung dari perpajakan didalam penerimaan negara. Dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009, penerimaan negara dari perpajakan hampir mencapai 50 persen atau bahkan 60-70 persen lebih dari total penerimaan secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah total penerimaan pajak dari tahun 2004-2009 masing-masing yaitu : 69%, 70%, 64%, 69%, 66 dan 74% (sumber : APBN dan realisasinya). Dana yang sebesar itu diperuntukkan bagi pemerintah didalam melakukan operasionalnya sehari-hari mulai dari subsidi, pembangunan infrastruktur, keamanan dan pertahanan, pendidikan, kesehatan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Bisa dibayangkan dari mana Indonesia harus menutupi operasionalnya sehari-hari tanpa pajak? Dengan meminta pinjaman dari negara lain? Mengharapkan penghasilan BUMN? Atau adakah cara lainnya?

5. BUNUH TIKUSNYA TETAPI JANGAN BAKAR LUMBUNGNYA

a. Kegagalan Tax Reform 1983 (Tahun 1983-2006).

Seperti kita ketahui korupsi dan orde baru adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat seolah sudah permisif dan melegalkan korupsi yang terjadi ditiap lini birokrasi walaupun sebenarnya mereka sudah muak dangan korupsi yang merajalela tersebut. Dan penyakit ini juga menjalar dipajak dengan tidak terkecuali. Menjalankan aturan baru perpajakan tentunya tidak akan mudah dan tentu saja akan terjadi banyak kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak bersama dengan petugas pajak. Kegagalan tax reform ini tentu saja memukul dan makin menurunkan kepercayaan masyarakat akan pajak dan aparaturnya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tax reform yang dicanangkan pada tahun 1983 itu mengalami kegagalan didalam penerapannya.

b. Reformasi Jilid II

Era reformasi terus bergulir, semakin banyak orang yang mulai berfikir tentang negara dan bangsa dan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Direktorat Jenderal Pajak juga berbenah mulai dari tahun 2002. Dengan mengusung semangat modernisasi, pada awal tahun 2007 Darmin Nasution sebagai Dirjen pada waktu itu berusaha untuk mengubah mengubah mindset orang tentang pajak. Pajak harus berubah dan profesional…Untuk itulah reformasi jilid II mulai dijalankan dipajak. Aspek yang dibenahi tidak hanya menyangkut “penghasilan petugas pajak belaka”, namun lebih dari itu penyempurnaan sistem , peningkatan pelayanan, pembenahan peraturan bagi Wajib Pajak, serta peningkatan pengawasan dengan membentuk satuan kepatuhan internal didalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut sebagai Kitsda.

Berhasilkah? Satu istana yang megah tidak akan dapat dibangun dalam semalam. DJP Terhitung baru menjalankan modernisasi selama 3 tahun. Selama itu pula masih banyak kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Namun bukan berarti DJP tidak bekerja keras. Pembenahan terus dilakukan, mindset dari “orang2 lama” terus berusaha untuk dihilangkan dan mengubah paradigma lama akan terus dilakukan oleh DJP. Anda bisa membaca buku "Berbagi Kisah dan Harapan" mengenai perjalanan modernisasi DJP disini untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya didalam internal DJP dan bukti bahwa DJP benar2 sedang berbenah.

Modernisasi bukanlah hal baru, Republika pernah membicarakan mengenai ini lewat tulisan Zaim Uchrowi pada 3 April 2009. Namun disini saya tidak akan membahas mengenai apakah modernisasi pajak berhasil ataupun tidak. Yang saya tekankan disini adalah bahwa pajak sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik dan itu membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Anda boleh menghukum semua oknum di pajak yang bersalah, tetapi menurut saya tidaklah etis bila kita menyamaratakan semua pegawai pajak. Evaluasi, Evaluasi dan Evaluasi adalah wajib dilakukan oleh Dirjen Pajak…Jangan hanya bisa bersikap reaktif…!


Jakarta, 28 Maret 2010


Sumber :
-Allen, Richard and Daniel Tommasi. 2001. Managing Public Expenditure : A Reference Book for Transition Countries. OECD.
-http://www.mediafire.com/?nywozw220cn diakses tanggal 28 Maret 2010
-http://umum.kompasiana.com/2010/03/28/mari-mengenal-kantor-pajak-dari-dekat-lanjutan-tulisan-minami/ diakses tanggal 28 Maret 2010
-http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=72&id=9218 diakses tanggal 28 Maret 2010
-http://www.konsultan-pajak.co.cc/1_21_Sejarah-Pajak.html diakses tanggal 28 Maret 2010
-http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan diakses tanggal 28 Maret 2010
-http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak diakses tanggal 28 Maret 2010
-http://agustianto.niriah.com/2008/04/14/syarat-syarat-pemungutan-pajak-menurut-islam/ diakses tanggal 28 Maret 2010
-Ringkasan APBN 1994-2009

Jumat, 23 April 2010

BPK Temukan Kerugian Negara dari Pajak Rp 96 Triliun : Sebuah Tulisan Memaknai Pesan Yang Ingin Disampaikan Oleh BPK

Saya sempat sedikit tertegun dan shock dengan judul headline di www.detiknews.com isinya kira-kira seperti ini :


BPK Temukan Kerugian Negara dari Pajak Rp 96 Triliun 

"Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menelusuri beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang menangani wajib pajak besar. Karena dalam hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009, ditemukan potensi kerugian negara di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (Jalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta) hingga Rp. 96 triliun."

..........................................................................................................................................................................

"Namun BPK juga menyatakan hal ini masih harus diteliti, diuji, dan didalami di mana dari hasil penelitian tersebut dapat saja disimpulkan tidak terdapat potensi PPh dan PPN." sumber : http://www.detikfinance.com/read/201...-rp-96-triliun.

Semula paragraf pertama sempat meyakinkan saya dan malah membuat saya hampir-hampir memberikan apresiasi atas keberhasilan BPK menemukan temuan yang "fantastis", apalagi temuan yang ada diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak WP Besar (Large Taxpayer Office) yang notabene memiliki sistem pengendalian maksimum yang sangat sulit untuk ditembus bahkan untuk orang sekelas Gayus sekalipun. Namun, paragraf terakhir kembali membuat saya mengerutkan dahi : "ini baru opini toh ???"



Memaknai Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Sesuai dengan perannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai auditor eksternal. Ibaratnya Indonesia itu suatu perusahaan, tentunya ada auditor internal (Itjen dan BPKP) dan Auditor Eksternal (BPK). Peran BPK sangat vital karena sebagai pihak luar, BPK diharapkan dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada pemerintahan dan BPK dipandang lebih independen karena merupakan "pihak diluar pemerintahan".

Antara BPK, Media Massa, dan Kasus 96 Triliun 

BPK dalam kasus ini menurut saya hanya memberikan opini atas suatu permasalahan yang menurut mereka berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara. Salahkah? Tidak...karena lagi-lagi ini merupakan tugas BPK untuk "menyentil" pemerintah agar dapat bekerja lebih baik lagi.

Namun yang menjadi permasalahan adalah pernyataan BPK hanya berupa Opini tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang cukup. Media dengan sedemikian rupa memanfaatkan "citra buruk" dan "fenomena" DJP untuk mendapatkan berita yang bombastis. Masyarakat Indonesia hanya menyimpulkan dari judul yang ada tanpa membaca berita yang ada. Padahal paragraf terakhir menegaskan bahwa BPK belum melakukan suatu audit apapun dan bisa saja hasil yang diperoleh tidak sebombastis judul yang telah dibuat oleh media.

Pledoi atas 96 Triliun BPK

Sebenarnya yang menjadi permasalahan menurut BPK adalah perbedaan antara omzet PPh dan omzet PPN yang dideteksi oleh BPK pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar. Namun menurut saya angka 96 triliun itu masih harus didalami lagi karena sejatinya memang perbedaan itu wajar terjadi. Berikut adalah beberapa argumen yang bisa saya berikan :

1. Karena perbedaan prinsip dalam pencatatan atau akuntansi atas transaksi kedua jenis pajak tersebut. Perlakuan akuntansi pajak untuk PPh menganut sistem accrual basis, sedangkan untuk PPN menganut cash basis.

Sebagai ilustrasi bisa digambarkan dua transaksi di bawah ini:

Contoh 1 : Penerimaan uang muka atas penjualan barang kena pajak di lihat dari sisi pembeli. Menurut aturan PPh transaksi tersebut belum merupakan objek PPh karena belum ada penyerahan barang. Namun dalam ketentuan PPN, transaksi tersebut sudah diakui karena telah terjadi pembayaran.

Contoh 2 : Bila terjadi penjualan barang kena pajak pada akhir tahun, dan dibayarkan pada awal tahun berikutnya. Menurut ketentuan PPh, sudah merupakan objek PPh karena sudah ada passing of title. Namun menurut ketentuan PPN, belum merupakan objek. Baru menjadi objek PPN pada masa pajak berikutnya.

Jadi, secara natural perbedaan antara omzet PPh dan PPN dalam satu masa atau satu tahun pajak memang dimungkinkan.

2. Adanya perbedaan kurs yang dipakai dalam PPh dan PPN. laporan keuangan perusahaan menggunakan kurs tengah BI (dasar perhitungan PPh), tetapi setiap pelaporan SPT masa PPN harus menggunakan kurs KMK (hanya dalam pelaporan PPN saja. Bukan pencatatan akuntansinya) sehingga tentunya ada perbedaan antara omzet menurut PPh dan PPN.

3. Terdapat penghasilan dari luar usaha yang dilaporkan pada SPT PPh badan tapi bukan merupakan objek PPN

4. Terdapat penghasilan yang tidak terutang PPN (bukan objek pajak) seperti WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa perbankan asuransi, sewa guna usaha, batubara, restoran/rumah makan, dan kehutanan yang merupakan objek PPh.

5. Terdapat perbedaan dasar pengenaan pajak antara PPh dan PPN terhadap penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

6. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan antara PPh dan PPN bagi usaha jasa telekomunikasi.

7. Audit yang dilakukan BPK adalah audit kinerja bukan audit investigasi. Artinya temuan BPK hanya merupakan kelemahan sistem pengendalian dan kinerja yang buruk di KPP ini yang dapat mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar 96 Triliun.

Saya gambarkan begini :

Jika Suatu Pabrik memiliki Kapasitas produksi sebesar 100 akan tetapi hanya mampu beroperasi 70. Berarti potensi kerugian produksi di Pabrik ini sebesar 30. Benarkah ini akibat kesalahan kinerja dari pegawai dipabrik itu? Bisa saja ini karena kesalahan dari pegawai dipabrik itu, namun menurunnya kapasitas produksi bisa saja akibat pasokan listrik yang kurang, bahan baku yang tidak cukup atau faktor2 eksternal diluar dari pegawai. Oleh karena itu : Saya sangat menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui kebenaran fakta ini.

8. Dan masih banyak lagi, yang mungkin tidak cukup waktunya untuk dijelaskan disini.

Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan saya ini adalah agar media harusnya bisa berada ditengah dan mendudukan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya menjadi penyulut api yang sekarang memang sedang mengarah ke Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk BPK, segerlah lakukan audit. Buktikan segera pernyataan yang Anda hembuskan. Ingat, auditor seharusnya bekerja berdasarkan Fakta bukan Opini dan praduga. Saya sangat menunggu hasil audit yang akan atau sedang dilakukan oleh BPK ini.

Semoga kita bisa mengutamakan solusi dibanding emosi...I Love Indonesia.

Jumat, 22 Mei 2009

MANAJEMEN ASET PEMERINTAH (GOVERNMENT ASSET MANAGEMENT)

A. Konsep Dasar dan Fungsi Penganggaran

Pemerintah perlu untuk melakukan efisiensi dari implementasi dan manajemen terhadap sumber daya keuangan yang baik. Departemen yang memiliki anggaran harus mengimplementasikan penggunaan anggaran berdasarkan waktu yang tepat dan biaya pinjaman pemerintah harus diminimalkan. Selain itu, manajemen terhadap utang dan juga diperlukan. Adapun, Manajemen keuangan pemerintah antara lain menyangkut : kebijakan fiskal, persiapan penganggaran, pelaksanaan anggaran, manajemen operasi keuangan, aturan akuntansi dan pengendalian, menyimpan data historis dan data perbandingan, dan adanya audit dan evaluasi kinerja keuangan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Pada dasarnya struktur organisasi yang berkaitan dengan penganggaran terdiri dari tiga bagian yaitu : bagian manajemen kas dan utang, bagian pencatatan dan pelaporan akuntansi , dan bagian pelaksanaan anggaran dan perencanaan keuangan. Di Indonesia, ketiga fungsi penganggaran ini dilaksanakan oleh departemen keuangan lewat pendelegasian wewenang kepada direktorat jenderal masing-masing yang mengatur mengenai masalah ini.

Dari tiga bagian struktur organisasi diatas, dapat ditelaah bahwa fungsi penganggaran memiliki cakupan area ;

· Manajemen kas.

· Manajemen saldo akun bank pemerintah.

· Pencatatan akuntansi dan pelaporan.

· Perencanaan keuangan dan prediksi arus kas.

· Manajemen utang dan garansi pemerintah.

· Administrasi hibah luar negeri dan dana tambahan dari badan internasional.

· Manajemen keuangan terhadap aset.

B. Manajemen Aset Pemerintah

Aset keuangan pemerintah (selain dari aset tetap) terdiri dari saham di BUMN/BUMD, pinjaman yang telah dijanjikan, pembayaran garansi yang tidak tertagih dan lain-lain. Departemen yang mengurusi penganggaran, dalam hal ini departemen keuangan, harus mencatat aset keuangan pemerintah ini secara rinci. Selain dari itu aset keuangan, pendataan aset tetap tidak kalah pentingnya dimana aset yang dimiliki harus terus dipelihara dan diaudit secara berkala agar fungsi aset bagi publik dapat terus diberikan. Selain dari itu, peraturan yang jelas mengenai pencatatan dan inventarisasi aset haruslah dibuat agar aparat dilapangan memiliki dasar untuk melakukan sesuatu.

C. Permasalahan Dalam Manajemen Aset yang Baik

Masih teringat dibenak kita musibah bendungan Situgintung di Ciputat yang menelan korban 100 orang tewas dan 100 lainnya sampai dengan sekarang belum ditemukan. Musibah yang tidak hanya menelan korban jiwa namun juga kerugian material yang tidak sedikit akibat sapuan banjir bandang tersebut.Lalu apa hubungannya manajemen aset dengan kejadian di atas?

Hubungannya adalah kalau saja bendungan Situgintung yang menjadi aset daerah di manaje (terus dipelihara dan diaudit) dengan baik , kecil kemungkinan bobolnya tanggul Situgintung terjadi dan kerugian yang dideritapun dapat diminimalisir. Kalau bendungan/tanggul di Jakarta dan sekitarnya menjadi aset daerah dan dipelihara dengan baik,kejadian situgintung-situgintung lainnya tidak akan terulang. Kalau saja semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mau bersungguh-sungguh melaksanakan modernisasi manajemen aset, maka seharusnya aset pemerintah dan daerah bisa memberikan nilai tambah bagi semua masyarakat sebagai stake holder.

Sebenarnya masalah diatas adalah cuplikan kecil dari buruknya manajemen aset dari pemerintah kita. Kalau kita mau melihat secara agregat, Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer / tidak memberikan pendapat apapun. LKPP merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran/dana publik, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll). Salah satu catatan yang diberikan BPK terhadap pemerintah terkait masalah ini adalah buruknya manajemen aset dari pemerintah.

D. Analisis dan Opini

Sebelum masuk ke proses manajemen asset, didalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi dan revaluasi asset harus ada strategi manajemen asset agar koordinasi antara program dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah Strategic Asset Management atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset.

Pada dasarnya, manajemen asset di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP 38 tahun 2008 tentang perubahan PP No. 6 yahun 2006. Pasal 70 menyebutkan agar dilakukan inventarisasi atas BMN, khusus berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di kementerian/lembaga minimal sekali dalam 5 tahun. Sedangkan untuk selain tanah dan/atau bangunan hal itu merupakan kewenangan dan menjadi domain/tanggung jawab masing-masing Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang.

Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku BUN (Pengelola Barang), menginstruksikan kepada Dirjen Kekayaan Negara, sebagai sosok unit organisasi yang vital dalam pengelolaan BMN, agar menjadi garda terdepan mewujudkan best practises tata kelola barang milik/kekayaan negara dengan langkah pencatatan, inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara yang diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini.

Untuk itu, inventarisasi seluruh barang milik negara yang tersebar di pelosok Indonesia mutlak harus dilakukan agar terpotret secara jelas nilai aset/kekayan negara yang saat ini berada di penguasaan masing-masing kementerian/lembaga negara. Selanjutnya setelah itu dilakukan tahap penilaian ulang (revaluasi) aset / kekayaan negara, khususnya yang berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang guna mendapatkan nilai wajar atas aset tetap tersebut.

Inventarisasi dan revaluasi barang milik negara merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajemen aset negara itu sendiri, seperti disebutkan dalam PP No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana pengelolaan barang milik negara itu meliputi : (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Namun, implementasi dilapangan sangat sulit untuk dilakukan karena banyaknya asset yang perlu untuk dinventarisir dan buruknya pencatatan asset yang dilakukan oleh tiap departemen pemerintah. Tidak kurang dari 60 lebih kementrian/lembaga yang masih mendapatkan opini disclaimer terkait dengan manajemen aset yang mereka kelola dan tatausahakan. Manajemen aset adalah proses yang sustainability, berkelanjutan yang memerlukan komitmen semua pihak yang ingin menerapkan reformasi birokrasi di lembaganya. Diperlukan reformasi secara komprehensif pada unsur-unsur yang yang terkait dengan Manajemen Aset baik pada pihak pengelola maupun pengguna BMN. Unsur-unsur yang terkait dimaksud adalah Sumberdaya manusia terutama pada pihak pengelola, organisasi yang simpel dan dapat memangkas jalur birokrasi, peraturan yang senantiasa up to date dengan kasus-kasus terbaru serta sistem (penatausahaan) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua pihak yang menjadi stakeholder. Dari 16 Kementrian/Lembaga yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang patut digarisbawahi adalah kementrian/lembaga ini adalah kementrian lembaga yang baru dibentuk yang asset atau BMN nya secara kuantitas tidak terlalu besar. Hal ini tentu saja mempermudah dalam pengelolaan dan penatausahaan atas aset atau BMN yang mereka miliki.

Perjalanan untuk menciptakan manajemen aset yang modern memang masih memerlukan waktu yang panjang, akan tetapi tidak mustahil untuk dilakukan apabila semua unsur yang telah disebut di atas mau melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing dengan amanah dan komitmen yang tinggi. Bagaimanapun juga kedepan barang milik / kekayaan negara harus dikelola oleh SDM yang profesional dan handal, karena hal tersebut menjadi kebutuhan yang vital dan strategis pada masing-masing kementerian/lembaga negara. Penataan pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan semangat good governance tersebut, saat ini menjadi momentum yang tepat karena mendapat dukungan politik dari pemerintah. Pentingnya inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara yang ada saat ini sebagai bagian dari penyempurnaan manajemen aset negara secara keseluruhan. Tuntutan penerapan good governance dalam manajemen aset/kekayaan negara saat ini sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi.Tentunya hal tersebut akan membuka cakrawala kita bersama tentang urgensi dan pentingnya kegiatan inventarisasi dan revaluasi BMN itu, sehingga dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan status opini LKPP yang saat ini masih disclaimer menjadi unqualified opinion. Sudah saatnya kita berubah menjadi negara yang mampu menerapkan fungsi penganggaran sebagaimana yang telah ditetapkan menurut peraturan yang telah dibuat agar akuntabilitas keuangan pemerintah dapat diprtanggungjawabkan.

Sumber : Situs resmi DJKN (www.djkn.depkeu.go.id)

Sabtu, 21 Maret 2009

Korupsi, Keimanan dan Gaji Kecil Birokrat Negara

(“Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah”: Mahatma Gandhi). Sebuah petikan pernyataan yang cukup untuk mendeskripsikan bahwa manusia tidak akan pernah terpenuhi kebutuhannya terkecuali dia mau bersikap bijak dan menahan hawa nafsunya. Gaji yang kecil seringkali dijadikan justifikasi orang-orang untuk terus melakukan korupsi dan mendikotomikan nilai-nilai agama yang mereka peluk, padahal mereka sebenarnya adalah orang serakah dan memiliki keimanan yang rendah dalam menyikapi kehidupannya.

Gaji PNS yang Kecil

Semakin banyak saja orang tertarik dengan pekerjaan sebagai PNS, ribuan orang antri berjam-jam demi untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa secara faktual, tingkat pendapatan PNS di Indonesia jauh dari kebutuhan minimum yang layak dan manusiawi. Itupun ditambah lagi dengan minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional instansi pemerintah,

Jika kita melihat struktur gaji PNS penerimaan terendah (level SMU) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2009 untuk golongan II/a masa kerja 0 tahun yaitu sebesar Rp. 1.320.300 dan standar Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2009 yang paling tinggi (DKI Jakarta) adalah sebesar RP. 1.069.865 (sumber : Apindo), keduanya tidaklah layak untuk menjadi biaya hidup dimasa sekarang. Apalagi PNS yang nyata-nyata mempunyai posisi yang strategis di masyarakat, sudah selayaknya memperoleh gaji yang sesuai dengan tingkat pekerjaannya untuk mencegah kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Tak jarang alasan gaji kecil inilah yang kemudian sering digunakan oleh para pelaku tindak korupsi sebagai pembenaran atas kejahatannya.

Perspektif Agama Tentang Korupsi

Pengertian korupsi menurut UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001 adalah segala perbuatan : melawan hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 3), kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6 dan 11), kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10), delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12), delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7) dan delik Gratifikasi ( pasal 12B dan 12C.

Pada dasarnya semua agama melarang korupsi. Korupsi adalah extraordinary crime yang menyengsarakan banyak orang. Efeknya lebih jahat daripada mencuri atau merampok karena yang dirugikan adalah orang banyak. Jadi, sudah sewajarnya apabila semua agama melarang korupsi dan menempatkannya sebagai perbuatan yang tercela dan diganjar dengan dosa yang besar. Berikut merupakan persepsi empat agama besar mengenai korupsi :
  1. Agama Islam : Dalam pandangan Islam, korupsi (mencuri, suap) dan sejenisnya sangat dilarang dan haram hukumnya. Bahkan Allah SWT mengutuk mereka yang melakukan korupsi, sebagaimana dinyatakan, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal : 27). Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu jabatan, kemudian kami beri gaji, malahan yang diambilnya selebih dari itu, berarti suatu penipuan." (HR. Abu Daud). Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara." (HR. Ahmad dan Hakim).
  2. Nasrani : Dalam Perjanjian lama maupun Baru, contoh-contoh korupsi dengan stratanya; korupsi karena kebutuhan (by need), karena kesempatan (by chance), dan karena ketamakan (by greed) lengkap disebutkan. Alkitab juga menyebutkan kekhawatiran akan tidak terjaminnya sandang, pangan, dan papan adalah awal dari korupsi. Al Kitab mengisahkan antara lain saat umat Israel keluar dari Mesir dan mengindahkan perintah Tuhan yang memelihara mereka dengan datangnya burung puyuh pada waktu senja dan roti dari surga (manna). Umat Israel bukannya mengambil sesuai perintah Tuhan, yakni segomer seorang, melainkan mengambil berlebihan. Upahnya, makanan yang mereka simpan malah menjadi busuk dan berulat (Keluaran 16:11-21). Contoh lainnya yang paling mashyur dan keji adalah akibat ketamakan adalah Yudas yang menyerahkan Yesus untuk disalib demi 30 keping uang perak.
  3. Hindu : Dalam agama Hindu, korupsi dipandang sebagai satu bentuk pencurian. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap empat dari 10 larangan Hyang Widhi (Tuhan). Yakni, Tan Mamadung (tidak menerima yang bukan haknya), Tan Ujar Ahala (Tidak berkata bohong), Satya Wacana (Tidak melanggar sumpah) dan menunjunkkan ketidakpercyaan pada hokum karma pala. Korupsi adalah wujud rongrongan hawa nafsu.
  4. Budha : Didalam Sabda Sang Buddha yang intinya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang dirangkum sebagai berikut: ARAKKHA-SAMPADA yaitu Ia pandai melindungi penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan yang halal dan mencucurkan keringat, bahkan memperlipat gandakannya dan SILA yaitu Ia menjauhkan diri dari pembunuhan, penipuan, pencurian, hubungan sex yang tidak dibenarkan, ucapan yang tidak benar dan menghindar dari minum-minuman keras.

Intinya semua agama melarang korupsi walau tidak secara lugas disebutkan. Semua agama menanamkan nilai-nilai luhur kepada umatnya untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi segala jenis kejahatan sekecil apapun itu seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Lalu kenapa korupsi di Indonesia marak terjadi ditengah masyarakat yang mayoritas muslim? Apakah Islam tidak melarang korupsi? Seperti sudah dijelaskan diatas tindakan korupsi dari sudut pandang apapun jelas tidak bisa dibenarkan. Islam sangat mengutuk korupsi dan bahkan memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelakunya (hukum qisas). Dalam Islam tindakan korupsi itu sendiri bisa dianalogikan sebagai penyalahgunaan jabatan (Ghulul), pencurian (sariqoh), pengkhianatan dan suap (risywah). Kalau mau bersikap lebih jernih yang salah disini bukanlah Islam dan ajarannya sebagai agama, tetapi individu masing-masing dari pemeluk agama yang bersangkutan. Sekali lagi keimanan memagang peranan penting dalam pembentukan mental bangsa yang korup ataupun tidak.

Tingkat Keimanan dan Korupsi

Keimanan adalah sebuah sikap dimana kita mempercayai ajaran agama yang kita peluk dan kita berusaha untuk menjalankan dan menjauhi segala hal yang diperintahkan dan dilarang dalam agama. Intinya disini adalah ajaran untuk selalu berbuat baik. Keberkaitannya dengan gaji PNS yang kecil adalah ada banyak hal yang bisa dilakukan seorang PNS untuk menyikapi gaji kecil yang mereka peroleh terkait dengan keimanan yang dimilikinya agar kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Sekali lagi semuanya tergantung dari niat dan kemauan mereka dalam hal menyikapi gaji yang mereka terima tersebut. Apabila mereka memiliki tingkat keimanan yang baik, tentunya ada dua sikap yang dapat mereka lakukan. Pertama, mereka akan mencari sumber penghasilan lain dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sebagai contoh adalah guru yang selain mengajar di sekolah juga mengajar di sejumlah bimbingan belajar untuk memperoleh penghasilan tambahan. Kedua, mereka menerima gaji yang mereka peroleh tersebut. Konsekuensinya mereka harus memperketat pengeluaran dan hidup dengan lebih sederhana. Seorang PNS yang memiliki keimanan yang baik tentunya tidak akan melakukan penyimpangan seperti korupsi.

Lalu, bagaimana jika seseorang tidak memiliki tingkat keimanan yang baik? Ada sebuah pernyataan yang berbunyi yaitu “orang pintar yang tidak memiliki moral akan jauh lebih berbahaya dari orang jahat yang tidak pintar”. Korelasinya adalah seorang PNS yang notabene memiliki kemampuan yang baik tetapi tidak memiliki keimanan yang baik, akan sangat berpotensi besar untuk melakukan korupsi. Justifikasi awal mereka mengenai korupsi adalah mereka berdalih bahwa gaji yang kecil yang menyebabkan mereka melakukan korupsi. Padahal sebenarnya mereka tidak akan puas dan akan terus melakukan korupsi.

Menurut Maslow, kebutuhan seseorang itu terdiri dari enam tingkatan. Kebutuhan dasar berawal dari kebutuhan fisik (physical needs), kemudian berlanjut kebutuhan keamanan (security needs), sosial (social needs), harga diri (esteem needs) dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs) sebagai kebutuhan tertinggi manusia. Semakin tinggi tingkatan seseorang, maka semakin sejahtera kondisi dari orang tersebut. Ketika seseorang tidak melakukan tugasnya dengan baik, atau dalam hal ini melakukan manipulasi terhadap hasil pekerjaannya atau melakukan tindakan korupsi, pada hakikatnya ia telah kembali lagi ke level terendah dalam Piramida Maslow tersebut, ibaratnya ia bagaikan ”seekor binatang buas” yang hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan fisiknya saja dan tidak pernah bisa naik ke tingkatan berikutnya.

Tindakan memanipulasi suatu pekerjaan dan melakukan korupsi bukan merupakan cerminan sikap dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Hal ini malah menggambarkan bahwa pegawai tersebut belum terpenuhinya kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, dan papan. Haus akan kekayaan, perutnya masih membutuhkan makanan, jiwanya menginginkan pakaian dan perhiasan gemerlap, dan nafsunya hanya memikirkan uang yang bisa dia kumpulkan dan dia simpan. Tindakan ini akan semakin menjadi-jadi dan menyebabkan penghalalan segala cara demi memenuhi kebutuhannya tersebut. Maka pegawai tersebut tidak dapat penghargaan atau pengakuan atas kemampuannya, malah orang lain akan melihat bahwa mereka kembali menjadi golongan yang masih membutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan primernya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendasarkan diri pada keimanan dan agama, tetapi lebih mementingkan kesenangan pribadi. Sebagai contoh adalah kasus korupsi antara anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal dan Presdir PT First Media Tbk Billy Sundoro terkait adanya monopoli siaran sepakbola Liga Inggris oleh operator TV berbayar Astro (Direct Vision). Gaji 10 Jutaan anggota KPPU terasa oleh mereka kurang dibanding dengan godaan atas jabatan yang mereka emban. Contoh lainnya adalah korupsi anggota DPR dengan gaji yang sangat besar akan tetapi masih tetap menerima uang haram dari mana-mana, seperti yang terungkap di penyidikan aparat penegak hukum terhadap Al Amin Nasution dari Fraksi PPP dan baru-baru ini adalah Abdul Hadi dari Fraksi PAN. Dari sini dapat dilihat bahwa Gaji bukanlah faktor utama seseorang melakukan korupsi. Orang dengan gaji yang besarpun melakukan korupsi dengan berbagai macam dalil dan alasan pembenaran

Antara Gaji kecil, Agama dan Korupsi

Gaji kecil memang merupakan salah satu sebab maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia, namun bukanlah satu-satunya faktor utama penyebab korupsi. Sudah sangat jelas dipaparkan diatas bahwa agama manapun melarang dan mengutuk korupsi sebagai perbuatan tercela.Apabila masing-masing pemeluk agama memiliki keimanan yang tinggi terhadap ajaran agamanya, korupsi bisa saja dihindarkan. Namun yang terjadi sekarang adalah moralitas dari masyarakat Indonesia yang rendah dan mendikotomikan agama yang mereka peluk. Mereka berpendapat bahwa korupsi adalah masalah horizontal dengan sesama manusia, sedangkan agama adalah masalah vertikal manusia terhadap Tuhannya. Seharusnya, nilai-nilai keimanan dan agama merupakan bagian dari hidup manusia dan dasar bertindak bagi tiap manusia didalam melakukan perbuatannya sehari-hari. Kesimpulannya adalah bagi orang yang tingkat keimanannya tinggi, gaji kecil merupakan jalan bagi mereka untuk lebih kreatif dalam mencari tambahan penghasilan atau menerima dan hidup lebih sederhana. Sedangkan bagi orang yang keimanannya rendah merupakan pembenaran untuk melakukan korupsi untuk kepentingannya sendiri. Apapun pilihan kita, selalu ingat bahwa akan ada kehidupan nanti setelah kehidupan dibumi sekarang dimana kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama didunia.